You are here

Sosialisasi Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) mengadakan Sosialisasi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu 29 Februari 2012 bertempat di Istana Ballroom Hotel Sari Pan Pacific Jakarta. Acara yang dilaksanakan bekerjasama dengan PT Bank Danamon, Tbk. dan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia dibuka oleh Ibu Nurhaida (Ketua Bapepam-LK). Acara tersebut dihadiri oleh Pengurus Dana Pensiun di wilayah Sumatera dan DKI Jakarta

Dalam kata sambutannya, Ketua Bapepam-LK antara lain menyampaikan Dana Pensiun harus dikelola secara profesional, amanah, transparan dan akuntabel. Pada kesempatan yang sama, Ketua Bapepam mengatakan UU Dana Pensiun tahun ini masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2012 di DPR RI. Beberapa pokok perubahan yang akan diajukan adalah prinsip pokok-pokok pengelolaan program pensiun syariah, sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada pihak tentu, manfaat pensiun sebelum pensiun dipercepat apabila lebih kecil dari ketentuan yang ditentukan.
Hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi tersebut adalah Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis yang juga mantan anggota Pansus RUU OJK, Anggota Komisi XI DPR RI Nusron Wahid (mantan Ketua Pansus RUU OJK) serta Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam LK Dumoly F Pardede.

Juga disampaikan didalam acara tersebut antara lain Kedudukan OJK yang berada diluar pemerintah bertujuan menjaga independensi, Masa jabatan Dewan Komisioner OJK tidak dapat dihentikan oleh pihak-pihak tertentu (sudah dijamin dalam Undang Undang), Pemilihan Dewan Komisioner OJK dilaksanakan melalui tahapan yang ketat, tujuannya agar dapat terpilih calon-calon yang kredibel, Sumber pendanaan OJK berasal dari APBN dan iuran yang dibebankan kepada industri yang diawasi. Diharapkan dengan terbentuknya OJK maka pasar finansial di Indonesia akan lebih teratur, stabil, berkompetisi sehat dan kredibel baik di negeri sendiri maupun asing.

Tim Sosialisasi OJK juga menyampaikan mengenai latar belakang pembentukan OJK antara lain pengalaman krisis tahun 1998. OJK dibentuk agar kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional untuk meningkatkan daya saing nasional.

Selain itu, juga harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Perkembangan tersebut memerlukan penataan kembali struktur pengorganisasian regulator dan pengawas di sektor jasa keuangan, penataan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Penataan tersebut dilakukan dengan kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Saat ini OJK sedang dalam proses pemilihan Dewan Komisioner yang terdiri dari 7 Anggota yaitu seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota (bertindak selaku Ketua Komite Etik), seorang Anggota (merupakan ex officio BI), seorang Anggota (merupakan ex officio Kementrian Keuangan), seorang Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan), seorang Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal), seorang Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Keuangan Non Bank) dan seorang Anggota (Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen)

Masa transisi berakhir hingga 31 Desember 2012 dan setelah itu pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank beralih ke OJK, sedangkan untuk pengaturan dan pengawasan Perbankan dimulai pada 31 Desember 2013. Transisi meliputi kewenangan, SDM, dokumen dan penggunaan kekayaan.

Sumber: www.adpi.or.id

Bergabung Bersama Kami di Twitter!